Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Soal Kasus Pulau Rempang, Jokowi: Masak Urusan Begitu Harus Sampai Presiden?

KAMIS, 14 SEPTEMBER 2023 | 07:18 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Aparat penegak hukum diminta tidak menggunakan cara-cara represif dalam menyelesaikan sengketa lahan dengan masyarakat. Jika ada permasalahan, baik soal lahan maupun pembiayaan anggaran dan perizinan, maka harus segera dikomunikasikan bersama dan dicari solusi yang inovatif.

Begitu tegas Presiden Joko Widodo saat Pembukaan Sewindu Proyek Strategi Nasional 2023 di Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Rabu (13/9).

“Dan ini selalu saya ingatkan, jangan justru malah menggunakan pendekatan-pendekatan yang represif kepada masyarakat," tegasnya.


Jokowi yakin rakyat akan senang jika pihak pemerintah datang dengan pendekatan humanis saat membebaskan lahan, khususnya untuk Proyek Strategi Nasional (PSN). Apalagi, jika lahan yang dibebaskan diganti untung.

Ganti untung merupakan hal yang mesti dilakukan lantaran tujuan dari PSN adalah memberi manfaat untuk rakyat.

“Yang saya inginkan (rakyat) seneng. Bukan ganti rugi, tapi ganti untung, karena memang harga yang diberikan adalah harga yang terbaik,” sambungnya.

Dalam hal ini, Jokowi turut mengomentari konflik yang terjadi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Dia mengaku sudah menghubungi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Hasilnya, ada salah komunikasi di jajaran bawah, yaitu pemberian lahan yang lokasinya masih belum tepat untuk warga.

Bagi Jokowi, masalah seperti ini seharusnya tidak perlu sampai presiden harus turun tangan.

“Masak urusan begitu (Rempang) harus sampai Presiden?" tuturnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

AS dan Iran Kembali Saling Serang

Selasa, 05 Mei 2026 | 12:02

Rupiah Melemah Tajam ke Rp17.400, BI Soroti Tekanan Global

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:40

Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I-2026, Tertinggi Sejak Pandemi Covid-19

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:32

Harga Minyak Melonjak Meski OPEC+ Berencana Tambah Produksi

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:22

Polri Larang Anggota Live Streaming Saat Berdinas

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:18

Kenaikan HET MinyaKita Picu Harga Lewati Batas Wajar

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Prabowo Minta Kampus Bantu Pemda Atasi Masalah Sampah hingga Tata Kota

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Penyelidikan Korupsi Lahan Whoosh Mandek, KPK Akui Beban Perkara Menumpuk

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:08

Aktivis HAM Tak Perlu Disertifikasi

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Dubes Perempuan RI Baru Sekitar 10 Persen, Jauh dari Target 30 Persen

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Selengkapnya